DUNIA ~ Pemerintah Tiongkok mulai 18 Desember 2025 meluncurkan “Bea Cukai Khusus Seluruh Pulau Hainan” sebagai bagian dari Pelabuhan Perdagangan Bebas Hainan (Hainan FTP), yang menandai langkah signifikan dan merupakan pertama kalinya Tiongkok meningkatkan reformasinya dari proyek percontohan khusus wilayah menjadi restrukturisasi sistemik yang mencakup seluruh pulau.
Pemerintah Tiongkok menggambarkan proyek FTP Hainan sebagai “tingkat keterbukaan yang lebih tinggi” melalui pembentukan zona bea cukai khusus dengan batas administratif yang jelas, menetapkan Hainan sebagai wilayah “domestik tetapi di luar zona bea cukai” untuk memfasilitasi arus barang, modal, teknologi, dan jasa dari seluruh dunia.
Proyek FTP Hainan beroperasi dengan konsep “impor bebas, kontrol saat masuk ke daratan Tiongkok, dan perdagangan bebas di dalam negeri.” Tujuan utamanya adalah untuk menyederhanakan perdagangan antara Hainan dan negara lain, mengurangi prosedur dan biaya, sambil mempertahankan kontrol ketat dan tujuan yang jelas untuk impor barang ke daratan Tiongkok. Di Hainan sendiri, perekonomian akan lebih terbuka, memungkinkan arus faktor produksi yang lebih bebas daripada di bagian lain negara tersebut.
Inti dari penutupan bea cukai adalah restrukturisasi pajak dan perdagangan. Pemerintah Tiongkok telah memperluas cakupan barang impor yang memenuhi syarat untuk “bea masuk nol” dari sekitar 1.900 kode tarif menjadi sekitar 6.600 kode, yang mewakili 74% dari semua kode tarif.
Produk yang diimpor ke Hainan dapat beredar di dalam pulau tanpa membayar bea masuk, dan jika diproses untuk memenuhi kriteria nilai tambah, barang tersebut dapat diekspor ke Tiongkok daratan dengan pembebasan pajak lebih lanjut. Hal ini mencerminkan arah kebijakan pemerintah Tiongkok untuk mengembalikan pengolahan, logistik, dan perdagangan jasa ke dalam negeri.
Secara struktural, penutupan Bea Cukai Hainan mencerminkan pergeseran ekonomi Tiongkok dari ketergantungan pada produksi dan ekspor kuantitatif tradisional menuju ekonomi berbasis nilai tambah dan inovasi yang berfokus pada keterkaitan kelembagaan dengan ekonomi global. Hainan berfungsi sebagai area percontohan untuk menyelaraskan investasi, layanan perdagangan, keuangan, dan peraturan administrasi publik dengan standar internasional.
Di tengah lingkungan ekonomi global yang menghadapi tekanan dari langkah-langkah proteksionisme perdagangan, konflik geopolitik, dan ketidakpastian dalam rantai pasokan global, kemajuan proyek FTP Hainan dipandang sebagai sinyal strategis dari pemerintah Tiongkok untuk menegaskan kembali bahwa keterbukaan tetap menjadi kebijakan inti dan bahwa mekanisme kelembagaan akan digunakan untuk meningkatkan daya saing, mengurangi biaya bisnis, dan mengakomodasi relokasi basis produksi dan investasi, khususnya di industri teknologi tinggi, perawatan kesehatan, pariwisata premium, ekonomi digital, dan perdagangan lintas batas—penggerak baru ekonomi Tiongkok dalam jangka panjang.
Proyek FTP Hainan menghadirkan peluang dan tantangan. Hainan dapat menjadi gerbang penting untuk membawa produk Indonesia ke pasar Tiongkok, dengan syarat tarif yang lebih rendah dan prosedur perdagangan yang lebih ramah bisnis. Pengusaha Indonesia dapat memanfaatkan Hainan sebagai basis produksi sebelum kemudian mengimpor produk mereka ke pasar Tiongkok.
Namun, karena perusahaan Indonesia menghadapi risiko bersaing dengan produk dari negara lain yang juga menggunakan Hainan sebagai basis produksi, maka sangat perlu untuk meningkatkan kualitas dan standar produk, serta memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang peraturan baru, manfaat pajak, dan aturan asal barang agar dapat memanfaatkan kebijakan-kebijakan tersebut secara maksimal.
Di tingkat pemerintahan, Indonesia memiliki fondasi kerja sama perdagangan yang telah lama terjalin dengan Tiongkok, dan khusus untuk perdagangan Indonesia dan Hainan, info dari KBRI Beijing menyebutkan telah melampaui USD2 milyar.
Sementara di tingkat business to business, pada bulan Desember 2025 telah dibentuk Kamar Dagang Hainan Indonesia (KDHI) yang siap memainkan peran strategis dalam memperkuat hubungan ekonomi, perdagangan, teknologi, dan budaya antara Indonesia dan Tiongkok, khususnya dengan Provinsi Hainan.
Untuk kunjungan ke Hainan, sejak Februari 2024, warga negara Indonesia bisa tanpa visa untuk liburan, bisnis, kunjungan keluarga, atau tujuan lainnya (kecuali bekerja/sekolah) hingga 30 hari.
redaksi@jurnalbisnis.com
