Sebagai upaya meningkatkan akses pembiayaan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pemerintah kembali menyerahkan KUR khusus peternakan rakyat, pada Sabtu (9/2) secara serentak di 5 (lima) daerah, yang dipusatkan di Desa Pandesari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur.
“KUR peternakan rakyat merupakan perluasan jenis KUR yang dimaksudkan untuk menggerakkan sektor ekonomi tradisional di pedesaan yang dikelola oleh rakyat, yang menunjukkan keberpihakan Pemerintah terhadap UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah, red),” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat acara penyerahan KUR.
Lebih lanjut Darmin menjelaskan, ini merupakan momentum yang baik dalam mengoptimalisasi penyaluran KUR Peternakan Rakyat.
Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dipilih sebagai lokasi penyerahan KUR Peternakan karena memiliki jumlah peternak yang besar sekaligus didukung oleh lahan peternakan yang luas dan subur.
Acara penyaluran KUR khusus peternakan juga dilaksanakan serentak di 5 lokasi pendukung melalui video conference yaitu Kota Sumba Timur – Provinsi NTT, Kota Magelang – Provinsi Jateng, Kota Lampung Tengah – Provinsi Lampung, Kota Sinjai – Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Garut – Provinsi Jawa Barat. Kelimanya merupakan daerah penghasil ternak yang utama.
“Perayaan serentak ini bertujuan untuk mensosialisasikan KUR Peternakan Rakyat kepada seluruh masyarakat di seluruh Indonesia,” kata Darmin.
Skema KUR Peternakan yang ditetapkan oleh pemerintah terbukti membantu para peternak dalam mengakses pembiayaan untuk membantu permodalan. Tercatat sejak 2015 hingga 2018, KUR Peternakan sudah dinikmati oleh 687,897 debitur dengan total plafon sebesar Rp 14,4 triliun.
Kredit Usaha Rakyat pun telah lama menjadi perhatian Presiden Jokowi. Bahkan di awal 2015, Presiden meminta bunga KUR diturunkan hingga 7%. Belum pernah pemerintah memberi bunga serendah itu.
“Lantas bagaimana caranya? Dengan cara Pemerintah memberi subsidi pada bunganya,” terang Darmin.
Kepada para santri yang hadir, Darmin berpesan seusai sekolah nanti, hendaknya jangan takut memulai usaha sendiri. Mau berwirausaha di sektor peternakan, perkebunan, silakan. “Karena, hanya dengan berusaha kita akan menjadi bangsa yang maju. Pemerintah sudah membangun infrastruktur sebagai prasyarat. Petani, peternak, nelayan, semuanya mendapat manfaat”, tegasnya.
Selanjutnya bagi masyarakat yang hadir, Darmin memberi saran, “mulailah beternak secara berkelompok, jangan sendiri-sendiri”. Dengan berkelompok, maka perencanaan usaha akan lebih terstruktur dan disiplin terjaga. Masing-masing anggota bisa saling mengingatkan dan membantu bila ada yang sakit atau kesulitan. Selain itu, para offtaker akan lebih mudah mengumpulkan hasil ternak, dengan harga yang lebih terjaga.
Dalam sesi perbincangan dengan Amirudin, seorang peternak sapi asal Sinjai melalui video conference, Darmin berpesan agar sebisa mungkin memanfaatkan fasilitas KUR yang disediakan pemerintah. “Jangan takut KUR habis, itu kita siapkan banyak (plafonnya). Manfaatkanlah, guna membeli peralatan yang produktif”.
Ketika ditanya bagaimana harapannya terhadap KUR, Amirudin dengan malu-malu menjawab, “sudah sangat mudah Pak, tapi kalau bisa bunganya diturunkan lagi”, yang lantas disambut sorak sorai para peserta lainnya.
Kinerja KUR 2018
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir melaporkan, sejak KUR skema baru dengan sistem subsidi diluncurkan pada 2015 hingga akhir tahun lalu, KUR sudah disalurkan kepada 13,8 juta debitur UMKM dengan total akumulasi plafon sebesar Rp 333 Triliun. Sedangkan penyaluran KUR selama 2018 mencapai Rp 120,35 triliun, atau 97,2% dari target tahun 2018 sebesar Rp 123,801 triliun.
Kinerja penyaluran KUR yang baik tersebut juga diikuti dengan terjaganya kualitas KUR yang tercermin dari tingkat Non Performing Loan (NPL) KUR sampai tahun 2018 ini yang hanya sebesar 1%. Rendahnya kredit macet ini menunjukkan bahwa sektor UMKM sangat disiplin dalam membayar kewajiban angsurannya.
Khusus di Jawa Timur,jumlah KUR yang disalurkan di Provinsi ini per akhir 2018 sebesar Rp 54,4 Triliun,yang diberikan kepada 2,6 juta debitur. Dari jumlah tersebut, KUR yang disalurkan untuk peternak di Provinsi Jawa Timur mencapai Rp 3,1 Triliun, yang diberikan kepada 175.489 debitur.
Adapun total penyaluran KUR Peternakan Rakyat yang disalurkan khusus pada Sabtu 09/02 sebesar Rp 21,29 Miliar kepada 205 debitur, dengan rincian: 1. Malang = Rp 1,7 Miliar kepada 15 debitur;2. Magelang = Rp 1,6 Miliar kepada 12 debitur;3. Garut = Rp 12,98 Miliar kepada 150 debitur;4. Lampung Tengah = Rp 1,9 Miliar kepada 12 debitur;5. Sumba Timur = Rp 2,3 Miliar kepada 13 debitur;6. Sinjai = Rp 725 juta kepada 3 debitur.
Selain penyaluran KUR Peternakan Rakyat, pada acara ini juga turut disalurkan Corporate Social Responsibility (CSR), asuransi ternak, serta penyerahan santunan anak yatim. Bentuk pemberian CSR oleh penyalur KUR, penjamin KUR dan juga Pemerintah Daerah adalah alat pencacah ternak, instalasi biogas, hand tractor mini, alat penampung susu,serta alat-alat penunjang peternakan lainnya.
Sementara itu Asisten II Perekonomian Pemprov Jawa Timur Wahid Wahyudi menyampaikan apresiasi atas digulirkannya KUR peternakan. Menurutnya, Jatim punya potensi yang tinggi di sektor Peternakan. Data tahun 2018 menunjukkan jumlah sapi potong mencapai 4.6 jt ekor, atau 30% dari populasi nasional. Sama halnya dengan sapi perah, sebanyak 278 ribu ekor, 51% dari populasi nasional. Namun kendala yang dihadapi biasanya kebanyakan rumah tangga masih memiliki sapi betina kurang dari 4 ekor perkeluarga, sehingga belum bisa dijadikan pendapatan utama.
Dengan adanya KUR Peternakan ini diharapkan skala kepemilikan dapat meningkat hingga 10 ekor sapi perkeluarga, sehingga bisa dijadikan sumber pendapatan warga.
Acara yang dihadiri lebih dari 5.000 orang peserta di Lapangan Desa Pandesari ini, turut pula dihadiri oleh Deputi Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Dirjen Peternakan Kementan, Sekda Pemkab Malang, Asisten Perekonomian Pemprov Jatim, Direksi Perbankan BUMN, Direksi Lembaga Penjamin Kredit, serta unsur muspida setempat.
