BNP2TKI Minta Pembayaran Gaji TKI di Hongkong Wajib Cashless

Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid menyatakan bahwa user yang menggunakan jasa pekerja migran Indonesia (PMI) di Hongkong wajib membayar gaji secara cashless. Hal ini disampaikan Nusron Wahid saat menerima kunjungan dari Secretary for Labour and Wellfare pemerintah Hongkong di kantor BNP2TKI (21/01).

“Kalau pemerintah Hongkong tidak memastikan user membayar gaji secara cashless, maka kami tidak akan menandatangani perjanjian kerjasama penempatan” tegas Nusron Wahid.

Menurutnya, pembayaran gaji secara cashless ini, lebih aman dan mengurangi resiko biaya pemotongan yang tidak diperlukan yang dapat dikenakan dan dibebankan kepada PMI.

Hal ini langsung ditanggapi Dr. Law Chi Kong, Secretary for Labour and Wellfare, selaku ketua delegasi pemerintah Hongkong. Dirinya menyatakan bahwa pihaknya akan berupaya mengkonsolidasikan hal tersebut kepada para pemangku kepentingan di Hongkong.

“Pemerintah Hongkong paham bahwa pembayaran gaji cashless ini memudahkan dan membantu mengatasi permasalahan yang dialami PMI di Hongkong, namun harap bersabar karena membutuhkan waktu untuk melakukan konsolidasi dengan para pemangku kepentingan” ungkap Dr. Law Chi Kong.

Isu lain disampaikan Nusron Wahid dalam kesempatan tersebut adalah soal beban biaya mahal yang ditanggung PMI, yakni dengan bunga mencapai 60% flat, seperti sharp loan yang diterapkan agency Hongkong dan masalah beban selisih kurs potongan yang harus dibayar PMI.

Menanggapi hal tersebut, Dr. Law Chi Kong, Secretary for Labour and Wellfare, menyatakan bahwa lembaga di Hongkong yang mengurus penempatan tenaga kerja asing di negara tersebut tidak terlibat dalam penetapan biaya pemotongan.

“Beritahu kepada kami jika ada yang terlibat, jika ada agen di Hongkong membebankan biaya berlebih yang memberatkan pekerja migran dari Indonesia, agar diinfokan kepada kami datanya. Kami kolaborasi Kementerian Ketenagakerjaan Hongkong, Polisi Hongkong dan Imigrasi Hongkong akan menindak dengan mencabut izin agen tersebut” ujarnya.

Ditambahkan Dr. Law Chi Kong, bahwa data per Desember 2018, tercatat sebanyak 165.907 PMI bekerja di Hongkong sebagai penata laksana rumah tangga. Jumlah ini merupakan kedua terbesar setelah Filipina.

“Keberadaan penata laksana rumah tangga asing di Hongkong memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat Hongkong, mengingat jumlah populasi orang tua di Hongkong yang semakin meningkat dan membutuhkan banyak pekerja dari Indonesia” ungkap Dr. Law Chi Kong.

Tidak Ada Lagi Alasan Agensi Hongkong Kutip Biaya Pelatihan

Disampaikan Dr. Law Chi Kong, bahwa saat ini pemerintah Hongkong telah menyediakan program  pelatihan secara gratis bagi para tenaga kerja asing yang bertugas merawat lansia, dan instrukturnya merupakan profesional. Sehingga dari program ini bisa menurunkan biaya pelatihan.

“Tidak ada lagi alasan bagi agency untuk mengutip biaya pelatihan, karena sudah dibiayai oleh pemerintah Hongkong” ujarnya.

Program ini merupakan pelatihan peningkatan keterampilan bagi perawat lansia yang dilaksanakan selama beberapa bulan setelah PMI ditempatkan, dengan 11 (sebelas) modul pilihan dan 8 (delapan) modul utama, yang dilaksanakan pada hari libur bekerja.

“Setelah mengikuti program pelatihan ini, nantinya PMI bisa pindah kerja dari perorangan ke panti wreda, dimana gajinya bisa naik tiga kali lipat. Ini merupakan bentuk upaya pemerintah Hongkong untuk meningkatkan keterampilan dan kualitas pekerja perawat lansia, namun tidak wajib dilakukan oleh PMI” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BNP2TKI, mengapresiasi program pelatihan yang diadakan pemerintah Hongkong. Namun, dirinya mengaskan bahwa saat ini yang utama diperlukan adalah modul guna penyusunan kurikulum sehingga terlihat apa kualifikasi yang dibutuhkan oleh user di Hongkong.

“Kami tidak ingin sia-siakan kesempatan ini, kerjasama yang bisa dilakukan adalah dengan adanya modul tersebut, sehingga bisa dibuat kurikulum dan diadakan Training for Trainers bagi para PMI sebelum ditempatkan, agar cocok dengan kebutuhan user di Hongkong” ujarnya.

Kunjungan delegasi pemerintah Hongkong ke kantor BNP2TKI antara lain, Dr. Law Chi Kong, Secretary for Labour and Wellfare, Chow Wing Hang Dominic, Administrative Assistant to Secretary for Labour and Wellfare, Yip Wai Kuen Angela, Press Secretary for Labour and Wellfare, Cheung Hoi Shan, Assistant Commisioner for Labour, Fung Lai Hing Karen, Senior Labour Officer, Lam Wing Shan Simona, Labour Officer.

Sementara, hadir menerima kunjungan, Deputi Penempatan, Teguh Hendro Cahyono, Deputi KLN Promosi, Elia Rosalina, beserta jajaran eselon II dilingkungan BNP2TKI, dan dari  KJRI Hongkong yang ikut hadir yakni Konjen RI Hongkong, Tri Tharyat, juga dari asosiasi ASPATAKI dan APJATI yang banyak menempatkan PMI ke Hongkong.