JURNAL EKBIZ – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdhir, pada Rabu (06/11) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pertemuan tersebut membahas seputar potensi penguatan kolaborasi dan dukungan Amerika Serikat (AS) di beberapa sektor prioritas pada Pemerintah Indonesia.
Mengawali pertemuan, Dubes Kamala menyampaikan ucapan selamat untuk Menko Airlangga yang menjabat kembali sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada Kabinet Merah Putih. Dubes Kamala juga menyoroti dan mengapresiasi kerja keras Menko Airlangga dan Tim Kemenko Perekonomian yang telah berhasil mengembangkan kerja sama Indonesia dan Amerika Serikat di berbagai sektor dan menyelesaikan isu-isu bilateral khususnya perdagangan produk pertanian dan kebijakan sertifikasi halal.
“Pada periode transisi di bawah Kabinet Merah-Putih, Indonesia terus berupaya mempertahankan hubungan erat dengan Amerika Serikat, yang juga tengah memasuki masa pemilu dan menjelang masa transisi pemerintahan,” tanggap Menko Airlangga. Dubes Kamala juga menekankan bahwa meskipun terdapat perbedaan dinamika di antara Pemerintahan, kolaborasi sektor swasta antara kedua negara akan tetap kokoh.
Pertemuan tersebut juga membahas komitmen untuk mendorong perekonomian nasional dengan menarik proyek-proyek investasi, baik domestik maupun internasional. Pembahasan juga terkait dengan isu tenaga kerja, aksesi Indonesia ke dalam OECD dan CPTPP, energi baru dan terbarukan, dan isu kebijakan lainnya terkait tingkat kandungan lokal dan perizinan impor.
Dubes Kamala juga mengundang Indonesia untuk terlibat dalam inisiatif kerja sama baru di sektor perdagangan mineral penting yang berstandar tinggi dengan berbagai negara mitra lainnya. “Investasi untuk hilirisasi dan pengembangan akses pasar mineral penting merupakan salah satu fokus Pemerintah,” ungkap Menko Airlangga. Sebagai catatan, Indonesia memiliki keunggulan dalam rantai pasok mineral penting dunia.
“Pemerintah akan mengutamakan aspek lingkungan, tenaga kerja, dan tata kelola Pemerintahan yang lebih baik pada sektor pertambangan khususnya mineral penting untuk dapat menarik investasi,” tegas Menko Airlangga.
Dubes Kamala juga berharap Pemerintah juga dapat memberikan kepastian regulasi selain berbagai aspek tersebut kepada pelaku usaha AS yang ingin berinvestasi.
Terkait OECD, kedua pihak membahas perlunya percepatan proses aksesi Indonesia ke dalam OECD, rencana kunjungan Sekretaris Jenderal OECD, dan keterlibatan Kementerian atau Lembaga di Indonesia yang memainkan peran kunci.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut yakni Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi.
redaksi@jurnalbisnis.com